Dandim 0824/Jember Hadiri Pembinaan Kepala Desa dan Lurah Penerima Paralegal Justice Award

JEMBER - Paralegal Justice Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementrian Hukum dan HAM, kepada Kepala Desa atau Lurah yang mampu menyelesaikan warga tanpaelalui jalur hukum di Pengadilan.

Baca juga: Danrem 083/Bdj Kunjungi dan Beri Arahan kepada Prajurit dan Persit KCK Cabang Kodim 0821/Lumajang

Seperti yang diterima oleh 15 Kepala Desa dan Lurah di Kabupaten Jember yang berhasil memperoleh penghargaan Paralegal Justice Award tersebut, yang mendapatkan pembinaan dari Bupati Jember bersama Forkopimda. Pada Kamis 04/07/2024.

Hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Bupati Jember Hendy Siswanto, Wakil Bupati MB Firjaun Barlaman, Dandim 0824/Jember Letkol Inf Rahmat Cahyo Dinarso, Kapolres Jember AKBP  Bayu Pratama Gubunagi, serta pejabat Forkopimda dan pejabat terkait lainnya.

Baca juga: Mayjen (Purn) TNI H. Heros Paduppai Siap Produksi Film Baret Merah

Serta para Kepala Desa dan Lurah yang menerima penghargaan diantaranya M Sholeh (Kades Lojejer), Herlan Hidayat  (Lurah Kebonsari), Abdul Khamil (Lurah Tegalgede), Esa Hosada (Kades Nogosari), Thomas Heru Indra Kurniawan (Lurah Tegal Besar), Inneke Hastuti (Lurah Kranjingan), Taufik Hidayat (Kades Suco).

Baca juga: HPN 2022, Mahfud MD: Pers Harus Mampu Ciptakan Ruang Publik Yang Beradab

Selanjutnya Heni Indaryani (Kades Cakru), Tri Astutik Handayani (Kades Tegalsari), Ary Wahyudi (Kades Lampeji), Sucipto (Kades Kesilir), Bhatara Pragusta (Lurah Sumbersari),  
M. Musthabiq Dzikril Malik (Lurah Wirolegi), Nachnuzi Luqman (Lurah Karangrejo), Oko Rudi Widodo (Lurah Banjarsengon).

Menyikapi kegiatan yang dilaksanakan tersebut Dandim 0824/Jember Letkol Inf Rahmat Cahyo Dinarso menyatakan, bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang membanggakan sekali dengan diterimanya para Kepala Desa dan Lurah atas prestasinya mampu menyelesaikan permasalahan tanpa melalui jalur hukum dalam arti melalui jalur mediasi dan lain-lain.

Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan 2 PLTA Berkapasitas 605 MW

Bukan berarti mengerdilkan peran hukum, namun tidak semua permasalahan harus berakhir melalui jalur hukum, dengan2ngedepankan musyawarah sebagai bagian dari budaya luhur Bangsa Indonesia. Jelas Dandim 0824/Jember. (Siswandi)

Baca juga: KSAD Bagikan Tips Jadi Pemimpin Sukses